Area V Penguatan Pengawasan

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

  • Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
  • Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja.
  • Meningkatkan sistem integritas di uit kerja dalam upaya pencegahan KKN

I. PEMENUHAN

NO INDIKATOR EVIDEN
i Pengendalian Gratifikasi a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
ii Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
iii Pengaduan Masyarakat a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
iv Whistle-Blowing System a. Whistle Blowing System telah diterapkan
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
v Penanganan Benturan Kepentingan a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

II. REFORM

NO INDIKATOR EVIDEN
i Mekanisme Pengendalian a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
ii Penanganan Pengaduan Masyarakat a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
iii Penyampaian Laporan Harta Kekayaan a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)